KPA, AMAN dan SAWIT WATCH FASILITASI LOKAKARYA PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI KALIMANTAN BARAT

Foto Bersama Bpk. Usep Setiawan Staf Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan, Perwakilan Kantah BPN Prov Kalbar, Kakantah BPN Kabupaten Sanggau beserta Aktivis-aktivis Pro Reforma Agraria.
Foto : Hendrikus Hendi seputartayanhulu.blogspot

seputartayanhulu.blogspot - Pontianak Kalbar - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Sawit Watch (SW) memfasilitasi Lokakarya Kolaborasi Masyarakat Sipil dan Pemerintah Daerah Guna Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, Penyelesaian Konflik Pertanahan serta Pengembangan Model Reforma Agraria di Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak pada Jumat 19/07/19 lalu.

Kegiatan ini mengundang 13 peserta Kementrian/Lembaga dari Pemerintah serta 10 peserta Lembaga/Individu dari Jaringan Lembaga LSM/NGO yang proaktif terhadap pelaksanaan Reforma Agraria serta beberapa peserta dari unsur Masyarakat yang menjadi Subjek dalam pelaksanaan Objek Reforma Agraria di Kalimantan Barat.

Penyerahan Buku Dokumentasi Seputar Reforma Agraria oleh KSP kepada Pemprov Kalbar
Foto : Hendrikus Hendi seputartayanhulu.blogspot

Kegiatan yang menghadirkan Tenaga Ahli Utama pada Kantor Staf Presiden Bpk. Usep Setiawan yang sekaligus dalam proses hingga pelaksanaan Reformasi Agraria ini menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria KSP, Pemprov Kalbar Bpk. Yohanes Budiman, Kanwil BPN/ATR Kalbar Bpk. Sigit dan Kakantah Kabupaten Sanggau Ibu. Yuliana serta undangan lainnya ini dimulai pada pukul 09.00 wib dan berakhir pada pukul 17.00 wib. Dengan tiga sesi sebagai berikut :

1. Diskusi topik-topik seputar Implementasi Reforma Agraria Kalbar, dipandu oleh Fubertus Ipur dari Elpagar.

2. Diskusi Penyusunan Rencana Kerja Bersama Pemerintah dan Masyarakat Sipil, dipandu oleh Krissusandi Gunui dari Institut Dayakologi.

3. Rencana Tindak Lanjut, dipandu oleh Roni Septian Maulana dari Konsorsium Pembaruan Agraria.

Dalam Lokakarya ini dibicarakan hal-hal seputar pelaksanaan Redistribusi TORA serta persoalan konflik Agraria di Kalbar. Tidak luput juga dalam diskusi bersama ini pelaksanaan Redistribusi TORA serta persoalan konflik agraria antar Masyarakat versus Koorporasi yang terjadi di wilayah Kecamatan Tayan Hulu dan Kecamatan Kembayan antar Pihak Masyarakat Adat Versus PT. Kebun Ganda Prima (KGP) juga dibicarakan.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Dusun Kedian Bpk. Sinardi yang adalah sebagai anggota Perkumpulan Petani Kelapa Sawit (PPKS) Kalbar menyampaikan bahwa "Pelaksanaan Reforma Agraria/Redistribusi sertifikat program TORA yang dilaksanakan di Kedesaannya adalah pelaksanaan Reforma Agraria di kawasan perkampungan (pemukiman penduduk setempat) serta lahan kebun karet serta kebun sawit swadaya mandiri milik masyarakat setempat yang sebenarnya tidak diserahkan masyarakat, namun dicaplok menjadi bagian dalam HGU milik PT. Kebun Ganda Prima (KGP) Tampa sepengetahuan masyarakat setempat" sampainya.

Suasana Lokakarya KSP, Pemprov dan Pemkab, KPA, ID, AMAN, WALHI, Elpagar dan PPKS.
Foto : Hendrikus Hendi seputartayanhulu.blogspot

Selain itu ia menambahkan dari sekian luas lahan milik masyarakat yang tercaplok HGU, yang dikabarkan bahwa sudah dilepaskan oleh pihak perusahaan. Namun saat pengukurannya dilapangan, pihak BPN Kabupaten Sanggau mengalami kendala saat pemetaan, dimana objek tanah milik masyarakat yang diharap bisa di ukur dengan program TORA ini ternyata masih ada yang tidak bisa diukur karena masih belum dilepaskan oleh pihak PT. KGP dari HGU perusahaanya.

Beliau menyampaikan "masih banyak objek tanah milik kami yang tidak bisa diukur saat pengukuran oleh pihak BPN Kab. Sanggau. Hal ini menunjukkan bahwa pelepasan lahan milik masyarakat yang tercaplok HGU belum sepenuhnya dilakukan oleh pihak perusahaan".

Dalam kesempatan  itu anggota Perkumpulan Petani Kelapa Sawit (PPKS) Bpk. Sinardi berharap agar hasil dari diskusi bersama lembaga-lembaga sosial masyarakat bersama lembaga/instansi pemerintah baik KSP, Pemprov Kalbar, Kanwil BPN/ATR, Kakantah Sanggau, Dinas Kehutanan, BPKH dan Pejabat Pemerintah lainya dapat menghasilkan titik terang dari persoalan sosial antar masyarakat vs koorporasi di wilayahnya.

Sementara itu dalam sambutannya mengawali lokakarya ini, Tenaga Ahli Utama KSP Bpk. Usep Setiawan menyampaikan bahwa Kalbar saat ini menjadi perhatian khusus Kantor Staf Presiden dalam pelaksanaan Redistribusi TORA program prioritas Presiden. Hal ini dikarenakan Kalbar adalah salah satu Provinsi yang melaksanakan program Redistribusi TORA terbesar dan terluas.

Beliau menambahkan "Kabupaten Sanggau secara khusus menjadi kabupaten PIONIR untuk pelaksanaan Reformasi Agraria, dimana kami sudah berkoordinasi dengan Bupati beserta jajaran OPD-OPD nya mereka siap menjalankan Reforma Agraria dengan berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan di kabupaten Sanggau" sampainya.

Sarapan Pagi Bersama Bpk. Usep Setiawan (KSP), Tukinan dan Roni (KPA), Fubertus Ipur (Elpagar), Sinardi (Kepwil Dusun Kedian Desa Kedakas) dan Hendrikus Hendi (Sekretaris II Perserikatan Journalist Siber Indonesi - PERJOSI Kalbar)

Sekretariat Walhi Kalbar
Foto : Hendrikus Hendi seputartayanhulu.blogspot

Share:

Read More

BUPATI SANGGAU PIMPIN UPACARA HARI BHAYANGKARA DI KEMBAYAN

*Bupati Sanggau Pimpin Upacara Hari Bhayangkara di Kembayan*

STH seputartayanhulu.blogspot - Apel peringatan Hari Bhayangkara ke-73 tahun 2019 yang dilaksanakan di halaman Polsek Kembayan berjalan khidmat, Rabu (10/7/2019). Dalam upacara itu, Bupati Sanggau Paolus Hadi, S. IP, M. SI bertindak selaku inspektur upacara.

Kegiatan apel yang mengangkat tema “Dengan Semangat Promoter Pengabdian Polri untuk Masyarakat, Bangsa dan Negara”, dihadiri Kapolres Sanggau AKBP Imam Riyadi, S. IK, MH, Wakil Bupati Sanggau Drs. Yohanes Ontot, M. SI, Dandim 1204 Sanggau Letkol Inf Gede Setiawan, Kepala SKPD, Kapolsek Jajaran dan anggota Polres Sanggau dan Polsek Jajaran.

Dalam Amanat Presiden RI Joko Widodo yang dibacakan Bupati Sanggau Paolus Hadi, S. IP, M. SI, mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan atas kerja keras, pengabdian, pengorbanan, dan perjuangan tanpa pernah mengenal lelah, yang ditunjukkan personel Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kerja keras dan pengabdian Polri, telah dirasakan hasilnya oleh seluruh masyarakat Indonesia. Situasi keamanan dalam negeri sepanjang tahun 2018 dan 2019 terpelihara dengan baik. Polri dan TNI telah mengamankan seluruh perhelatan internasional yang diselenggarakan Pemerintah, yaitu Asian Games, Asian Para Games, serta IMF-World Bank Annual Meeting 2018. Polri dan TNI juga telah mengamankan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Pemilu Tahun 2019, sehingga terselenggara dengan aman, damai, dan demokratis.

“Seluruh agenda kemasyarakatan juga dapat terselenggara dengan aman, mulai dari perayaan Natal 2018, Tahun Baru 2019, sampai dengan Ramadhan dan Idul Fitri 2019. Kita juga merasakan situasi kamtibmas yang kondusif, arus mudik dan arus balik berjalan dengan lancar, stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan terjamin di seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu, bersama dengan seluruh pemangku kepentingan, Polri turut terlibat aktif dalam penanggulangan bencana yang terjadi di berbagai wilayah di tanah air,” jelasnya.

Lanjut Jokowi, Polri juga telah mengungkap berbagai kejahatan, mulai dari kejahatan konvensional yang meresahkan masyarakat, kemudian kejahatan lintas negara seperti terorisme, perdagangan narkotika, perdagangan orang, dan kejahatan siber, lalu kejahatan berimplikasi kontinjensi seperti konflik sosial, kerusuhan massa, dan unjuk rasa anarkis, sampai dengan kejahatan terhadap kekayaan negara seperti illegal logging, illegal fishing, dan tindak pidana korupsi. 

Termasuk dalam menindak kejahatan tindak pidana korupsi, sepanjang tahun 2018, Polri telah berhasil mengungkap kerugian negara senilai Rp 2,9 triliun dan menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun.

Dalam pengelolaan organisasi, Polri telah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Laporan keuangan Polri meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan selama 6 tahun berturut-turut.  Laporan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menunjukkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Indeks Reformasi Birokrasi Polri mengalami peningkatan, disertai dengan keberhasilan mewujudkan 69 Zona Integritas, yang terdiri dari 64 Satker dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 5 Satker dengan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Hal ini menempatkan Polri pada urutan kedua Kementerian/Lembaga dengan Zona Integritas terbanyak setelah Kementerian Keuangan.

Sebelum mengakhiri amanat, Presiden RI menyampaikan beberapa instruksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, Pertama, Terus tingkatkan kualitas sumber daya manusia Polri, guna menghadapi berbagai tantangan tugas yang semakin kompleks, serta untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Kedua Kedepankan strategi pemolisian proaktif dan tindakan humanis dalam mencegah

dan menangani berbagai permasalahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

“Ketiga Terus tingkatkan kualitas pelayanan publik yang modern, mudah, murah, cepat, secara konsisten dan berkelanjutan. Keempat Tingkatkan profesionalisme dalam penegakan hukum, guna mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan. Kelima Perkuat koordinasi dan kerja sama dengan TNI, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, serta masyarakat, dalam memelihara keamanan dalam negeri”, jelas Bupati Sanggau Paolus Hadi, S. IP, M. SI saat membacakan Amanat Presiden Joko Widodo.

Sebagai penutup dalam pelaksanaan Apel tersebut, Bupati Sanggau mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-73, kepada seluruh anggota dan keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Polres Sanggau.

Sumber : Humas Polres Sanggau

Share:

Read More

POLSEK TAYAN HULU BERI PENYULUHAN BAHAYA NARKOBA DAN ETIKA BERLALU LINTAS BAGI SISWA/I SMK AGAPE

*Kanitbinmas Polsek Tayan Hulu Berikan Penyuluhan Bahaya Narkoba dan Etika Berlalu Lintas di SMK Agape Sosok*

STH seputartayanhulu.blogspot - Maraknya penyalahgunaan Narkoba diwilayah hukum Polsek Tayan Hulu mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan tidak terkecuali instansi penegak hukum yakni Polsek Tayan Hulu Polres Sanggau, Selasa (9/7/2019).

Wakapolsek Tayan Hulu Ipda MARIANUS bersama Kanitbinmas Polsek Tayan Hulu Bripka KHON melaksanakan kegiatan penyuluhan bahaya Narkoba dan Etika Berlalu Lintas di SMK Agape Patria Sosok.

Tidak hanya bahaya penyalahgunaan Narkoba, banyaknya jumlah kecelakaan lalu lintas yang juga menyeret korban dari kalangan siswa - siswi menjadi sorotan tersendiri bagi Kanitbinmas Polsek Tayan Hulu, pasalnya dalam kesempatan tersebut Bripka KHON juga menyampaikan materi tentang etika berlalu lintas.

Wakapolsek Tayan Hulu Ipda MARIANUS menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mencegah dan menghindarkan generasi penerus dari ancaman bahaya Narkoba.

“Sasaran para pelaku kejahatan Narkoba salah satunya adalah generasi muda termasuk anak sekolah yang biasanya cara berpikirnya masih labil sehingga dengan kegiatan positif ini diharapkan generasi muda memahami dampak Narkoba dan menjauhinya,” terang Ipda MARIANUS.

Sumber : Humas Polres Sanggau

Share:

Read More